DPR Minta ESDM Percepat RKAB untuk Menjamin Hilirisasi Nikel, Tambahan Kuota Vale Jadi Prioritas

JAKARTA, ANTARA – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mempercepat penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Berdasarkan catatan pengawasan dewan per 18 September 2026, percepatan ini difokuskan pada perusahaan yang masuk dalam ekosistem MIND ID, guna memastikan produksi bijih mineral tidak mengganggu keberlangsungan proyek hilirisasi nasional. Salah satu kasus yang mendapat sorotan tajam dalam pembahasan tersebut adalah PT Vale Indonesia. Terdapat selisih signifikan antara pengajuan kebutuhan produksi dan persetujuan awal pada dua proyek hilirisasi besar perusahaan. Untuk proyek Pomalaa, Vale mengajukan RKAB sekitar 18 juta ton, namun kuota awal yang disetujui baru mencapai sekitar 5,8 juta ton. Kondisi serupa terjadi di proyek Bahodopi; dari permintaan sekitar 8,8 juta ton, kuota yang disetujui pada tahap awal hanya sekitar 2,31 juta ton. Di sisi lain, untuk wilayah operasi Sorowako, perusahaan telah berhasil mengamankan 100 persen dari kuota awal yang diajukan. Merespons temuan dewan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses revisi tambahan RKAB untuk proyek Pomalaa dan Bahodopi milik Vale telah menjadi prioritas pemerintah dan akan segera dituntaskan. Bahlil meluruskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemangkasan kuota secara sepihak. Menurutnya, Vale telah memperoleh RKAB awal sesuai dengan evaluasi dasar, dan saat ini perusahaan sedang menempuh prosedur pengajuan tambahan pasokan melalui mekanisme revisi. Dinamika terkait persetujuan RKAB ini dinilai memiliki dampak berskala tinggi (high impact) bagi kelangsungan operasional perusahaan tambang. Situasi ini sekaligus memperlihatkan adanya dilema kebijakan yang harus diseimbangkan oleh pemerintah secara cermat. Apabila keran persetujuan RKAB ditutup terlalu ketat, suplai mineral di pasar memang akan lebih terkendali sehingga harga jual nikel tetap terjaga tinggi. Namun, jika persetujuan RKAB ditekan terlalu rendah, pasokan bijih mentah (ore feed) ke smelter menjadi defisit, yang pada akhirnya akan menghambat dan merugikan proyek hilirisasi, termasuk fasilitas pemurnian High-Pressure Acid Leach (HPAL). Guna menghadapi ketidakpastian administratif yang masih berlangsung, para pelaku industri pertambangan, khususnya pemasok proyek hilirisasi, diimbau untuk segera melakukan mitigasi taktis. Perusahaan disarankan membuat matriks rekonsiliasi data operasional yang ketat, meliputi pencocokan RKAB yang disetujui (Approved RKAB), target produksi bijih (Ore Production), ketersediaan cadangan (Stockpile), kebutuhan riil smelter (Smelter Feed Requirement), estimasi defisit atau surplus pasokan, hingga melacak status dokumen revisi yang masih tertahan di kementerian (Pending Revision). Langkah ini penting agar produksi hulu tetap legal dan pasokan untuk hilirisasi tetap aman.